Berbagi Informasi : Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada Senin lalu mengatakan, insiden terjadi di wilayah perikanan negara itu. Hua justru mengatakan kapal mereka diserang dan dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia.
Tiongkok selama ini mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut China Selatan, berdasarkan sembilan garis putus-putus yang tak memberikan koordinat yang tepat. Langkah China tersebut memicu sengketa dengan Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang juga mengklaim pulau-pulau di dalam garis yang dibuat China.
Pada 2012, Cina mengeluarkan paspor yang menunjukkan sembilan garis putus-putus melanggar batas zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Natuna, tapi bukan pulau itu sendiri. Namun, Indonesia tak mengakui klaim itu.
Hingga kini, Indonesia masih menunggu jawaban dari pemerintah Tiongkok terkait insiden di Kepulauan Natuna itu.
"Kami sudah mengirimkan nota protes, kini kita masih menunggu jawabannya (dari pemerintah Tiongkok)," kata Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan, protes keras yang disampaikan Marsudi terkait insiden di Natuna itu sudah sesuai fakta dan hukum internasional.
Namun, Nasir juga mengatakan, "Dalam hubungan dua negara pasti ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi, dan setiap masalah perlu ditangani secara terukur," ujar dia
Walau bukan serangan terhadap kapal berbendera Indonesia, tindakan menyeduruk kapal ikan ilegal Tiongkok oleh kapal patroli Penjaga Pantai negara itu dengan petugas resmi Indonesia sedang berada di kapal ikan itu menimbulkan keprihatinan banyak negara di kawasan, di antaranya Jepang.
